Pendampingan Masyarakat dalam Perencanaan Infrastuktur jalan Lingkungan Berbasis Partisipatif Dan Berkelanjutan

Abstract

Infrastruktur jalan lingkungan merupakan salah satu prasarana dasar yang memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas sosial ekonomi, akses terhadap fasilitas pelayanan dasar, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Namun demikian, perencanaan jalan lingkungan pada tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan pengetahuan teknis, belum optimalnya identifikasi kebutuhan berdasarkan kondisi lapangan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, serta belum tersedianya mekanisme pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam melakukan perencanaan infrastruktur jalan lingkungan secara partisipatif, teknis, dan berorientasi pada keberlanjutan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan identifikasi kondisi eksisting, pemetaan permasalahan, diskusi kelompok terarah, pengukuran lapangan, penyusunan alternatif penanganan, pendampingan penyusunan rencana teknis sederhana, serta evaluasi pemahaman masyarakat. Kegiatan melibatkan pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan warga sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas penanganan jalan, meningkatkan pemahaman mengenai aspek teknis dasar perencanaan jalan dan drainase, serta menghasilkan dokumen prioritas penanganan yang dapat digunakan sebagai dasar pengusulan pembangunan. Selain aspek teknis, kegiatan menghasilkan kesepakatan masyarakat mengenai mekanisme pemeliharaan jalan berbasis gotong royong dan pembagian peran antara masyarakat dan pemerintah lokal. Pendekatan pendampingan berbasis partisipasi terbukti dapat memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang direncanakan. Model ini dapat direplikasi pada kawasan permukiman lain dengan menyesuaikan kondisi sosial, karakteristik lingkungan, dan kemampuan pembiayaan lokal.