Jurnal Ilmu Pemerintahan
type: channel
description: JOURNAL INFORMATION Journal title Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja Initials JIPU ISSN Online 3031-4364 ISSN Print - Frequency 2 issues per year (April, October) DOI On Process Publisher Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Baturaja Subject Areas Sosial, Politik dan Pemerintahan Citation Analysis Google Scholar | JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan April dan Oktober. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.
publisher: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
language: en
publication name: Jurnal Ilmu Pemerintahan
issn: 3031-4364
items: Pemberdayaan Pemuda Berbasis Karang Taruna Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)
items: Evaluasi Layanan Gemilang Inovasi Daerah Pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
items: https://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/3539
items: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang
items: Implementasi Program Desa Cerdas di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
items: ANALISIS INOVASI DIGITAL PEMERINTAH DESA MELALUI APLIKASI DESA PEDIA DI DESA LUBUK BATANG BARU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
items: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA KAMPUNG SAPALEK DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA
items: TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA: TANTANGAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF
items: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
items: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA LAYA KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
items: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK 2024
items: Implementasi Kebijakan Perpajakan PPN 12% terhadap Daya Beli Masyarakat di era ekonomi Digital
items: Analisis Collaborative Government dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa
items: EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN SUMSEL MANDIRI PANGAN DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LUBUK BATANG BARU KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
items: IMPLEMENTASI PELAKSANAAN E-KATALOG LOKAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEIKUTSERTAAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
items: EVALUASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN (Studi Pada Pasar Baru Kabupaten OKU)
items: Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa melalui Pendekatan Collaborative Governance
items: Transformasi Teknologi Dalam Birokrasi: Analisis Dampak Digitalisasi Terhadap Efisiensi Birokrasi
items: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
items: E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Malang
items: ANALISIS KRISIS KEPEMIMPINAN PADA CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (STUDI KASUS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020)
items: DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DINAMIKA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN AKTIVITAS SERIKAT PEKERJA
items: Efektivitas Implementasi Penguatan Sektor Pariwisata dan UMKM Kabupaten Ponorogo di Masa Pandemi Covid-19
items: SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA MENJELANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
items: Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021
items: EVALUASI PROGRAM REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2019 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
items: Local Economic Transformation in the Era of Society 5.0: Opportunities and Challenges of the Inhil Jaya Advanced Village Program in Indragiri Hilir Regency
items: STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
items: Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa
items: IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-HDW (ELECTRONIC HUMAN DEVELOPMENT WORKER) DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Pemberdayaan Pemuda Berbasis Karang Taruna Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)
type: item
description: Youth have an important role as agents of change in village development, therefore the existence of Karang Taruna as a youth empowerment institution becomes very strategic in supporting the achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs), especially Goal 17, namely partnerships for village development. However, in Karet Jaya Village, Buay Pemaca District, Ogan Komering Ulu Selatan Regency, the role of Karang Taruna has not functioned optimally, resulting in low youth participation in village development. This study aims to analyze the implementation of Village SDGs Goal 17 through strengthening Karang Taruna institutions in youth empowerment and to identify the factors influencing it. This research was conducted in 2026 using a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village government officials, Karang Taruna administrators, religious leaders, community leaders, academics, and the general public. The findings show that the strengthening of individual youth capacity has not been supported by sustainable guidance, youth solidarity and cooperation are still situational, and access to facilities, information, and village funding remains limited. These conditions indicate that the partnership between the village government and youth has not been established optimally. Strengthening Karang Taruna institutions, improving village policy transparency, and expanding youth participation are important steps to achieve sustainable village development. Keywords: Youth Empowerment, Karang Taruna, Village SDGs, Village Partnership
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Anggun Rizky Yani
creator: Yahnu Wiguno Sanyoto
creator: Eva Susanti
rights: Copyright (c) 2026 Anggun Rizky Yani, Yahnu Wiguno Sanyoto, Eva Susanti https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2026-07-22
publication date: 2026-07-22
starting page: 39
ending page: 46
doi: 10.54895/b7s6gy51

Evaluasi Layanan Gemilang Inovasi Daerah Pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
type: item
description: This study raises the title Evaluation of Gemilang Inovasi Daerah (Layangan Indah) Services at Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan. The purpose of this study was to determine the evaluation of consultation services regarding regional innovation through the Regional Innovation Gemilang Service (Layangan Indah) at Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan. This research refers to the operational concept put forward by Robert E. Stake in 1967, there are 2 stages in evaluating, namely in the planning and process aspects and evaluating the results aspects. The type of research used is descriptive with a qualitative approach, the location of this research is Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan. The research subjects and informants were employees of the Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan, regional innovation facilitator experts and users of Layangan Indah. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that in the aspects of planning and process there is a mismatch of the Indah service implementation team, services through Zoom are not running effectively, there is no evaluation of Layangan Indah which has been running for three years. The suggestion given is that it is expected to optimize all existing human resources to carry out consultation services so that there is no accumulation of workload on one person.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Putri Rachmadani
creator: Shahril Budiman
creator: Junriana Junriana
creator: Raja Abumanshur Matridi
rights: Copyright (c) 2026 Putri Rachmadani, Shahril Budiman, Junriana Junriana, Raja Abumanshur Matridi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2026-07-13
publication date: 2026-07-13
starting page: 15
ending page: 23
doi: 10.54895/450ab654

https://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/3539
type: item
title: Analisis Kapabilitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan Dalam Pengelolaan Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil (Sipanducapil) Dengan Perspektif Dynamic Governance
description: This study is entitled "Analysis of the Capability of the Department of Population and Civil Registration of Bintan Regency in Managing the Innovation of the Population Administration and Civil Registry Service System with a Dynamic Governance Perspective." Driven by national bureaucratic reform and digital government expansion, the local government launched the Civil Registry and Administration Service System Innovation, or Si Pandu Capil, to provide population administration services online. This study aims to analyze the institutional capabilities of the Bintan Regency Population and Civil Registry Department in managing the Si Pandu Capil innovation through a dynamic governance perspective. The researcher utilizes the theoretical framework proposed by Neo and Chen (2007), evaluating three core organizational dimensions: routines, resources, and resilience. This study employs an exploratory research design with a qualitative approach. Located at the Population and Civil Registration Office of Bintan Regency, the research informants include employees and local residents using Si Pandu Capil, selected via purposive sampling. Data collection methods involve direct observation, structured interviews, and comprehensive documentation. The results demonstrate that the Department of Population and Civil Registration possesses the capability to manage the Si Pandu Capil innovation, although it is not yet optimal. Consequently, this study recommends that the government update the existing Standard Operating Procedures (SOP) and Public Service Standards for this digital platform. Additionally, the department should officially establish the Innovation Implementation Team, accelerate new feature developments, and enhance coordination with the Office of Communication and Information.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Rahmat Rahmat
creator: Shahril Budiman
creator: Suhardi Mukhlis
rights: Copyright (c) 2026 Rahmat, Shahril Budiman, Suhardi Mukhlis https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2026-07-19
publication date: 2026-07-19
starting page: 32
ending page: 38
doi: 10.54895/828dxb81

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of Tanjungpinang City Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning the Preservation and Management of Cultural Heritage by the Department of Culture and Tourism of Tanjungpinang City. This research was motivated by various problems encountered in the preservation and management of cultural heritage, including limited human resources, budget constraints, suboptimal coordination among related institutions, and low public participation in supporting cultural heritage preservation in Tanjungpinang City. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through observation and interviews. Informants were selected using a purposive sampling technique and consisted of officials from the Department of Culture and Tourism of Tanjungpinang City, the Department of Culture of Riau Islands Province, the Cultural Preservation Center Region IV, the Cultural Heritage Expert Team (TACB), cultural heritage caretakers, village officials, traditional leaders, community leaders, and local communities surrounding cultural heritage sites. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. This study applied the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, consisting of policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication and implementation activities, implementers disposition, and the social and economic environment. The results of the study indicate that the implementation of Tanjungpinang City Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning the Preservation and Management of Cultural Heritage has been carried out by the Department of Culture and Tourism of Tanjungpinang City however it has not yet been fully optimal. In terms of policy standards and objectives, the policy goals have been well understood by the implementers. Regarding re…
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Amiliya Febriani
creator: Junriana Junriana
rights: Copyright (c) 2026 Amiliya Febriani, Junriana https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2026-07-19
publication date: 2026-07-19
starting page: 24
ending page: 31
doi: 10.54895/fhcrhr79

Implementasi Program Desa Cerdas di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of the Smart Village program in realizing smart governance in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. This study employs the Van Meter and Van Horn policy implementation theory, which consists of six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, implementer disposition, and the social, economic, and political environment. The research method used is a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consist of village officials and community members as service users, selected purposively based on their involvement in the program implementation. The results indicate that the implementation of the Smart Village program has been running quite well, particularly in terms of the clarity of program objectives and technological support. However, several obstacles remain, such as low digital literacy among the community, limited human resources, and suboptimal program communication. This program has had a positive impact on improving the effectiveness, efficiency, and transparency of public services, as well as facilitating easier access to administrative services for the community. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity and strengthen program socialization to ensure more optimal and sustainable implementation.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Ira Rahmawati
creator: Khotami Khotami
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Pemerintahan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2026-05-18
publication date: 2026-05-18
starting page: 9
ending page: 14
doi: 10.54895/jipu.v5i1.3420

ANALISIS INOVASI DIGITAL PEMERINTAH DESA MELALUI APLIKASI DESA PEDIA DI DESA LUBUK BATANG BARU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
type: item
description: Penerapan pelayanan publik desa berbasis digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan proses pelayanan lebih cepat serta efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi digital yang dilakukan Pemerintah Desa Lubuk Batang Baru melalui aplikasi Desa Pedia sebagai sarana pelayanan publik. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menilai keberhasilan inovasi digital melalui tujuh indikator, yaitu peningkatan kualitas layanan, efisiensi waktu, kepuasan masyarakat, aksebilitas, keberlanjutan, kemampuan direplikasi, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Desa Pedia memilki manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam mempermudah proses pelayanan terutama dalam efisiensi waktu, dan mengurangi resiko pungli. Namun demikian, tantangan seperti akses internet yang kurang stabil, partisipasi masyarakat yang belum terlibat secara keseluruhan karna berbagai faktor, serta adanya risiko kebocoran data masih menjadi tantangan tersendiri.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Laras Septi
creator: Ilma Sintia
creator: Dina Fitrilia
creator: M. Rizky Jaya Pratama
creator: Sunandar
creator: Aprilia Lestari
creator: Eva Susanti
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2026-05-08
publication date: 2026-05-08
starting page: 1
ending page: 8
doi: 10.54895/mjws5077

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA KAMPUNG SAPALEK DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA
type: item
description: This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Prosperous Rice Program in Sapalek Village, Napua District, Jayawijaya Regency. This study used independent variables with the following indicators: Right on Target, Right on Quantity, Right on Quality, Right on Time, Right on Administration, and Right on Price. The author used random sampling for sampling, with a sample size of 20 families determined using the Slovin formula. Data analysis used descriptive quantitative analysis using scores. The results indicate that the effectiveness of the Prosperous Rice Program in Sapalek Village, Napua District, Jayawijaya Regency achieved a score of 53.1, which is considered quite good. This result was obtained from the indicators of Right on Target (51.3), Right on Quantity (45.3), Right on Price (51.3), Right on Time (56), Right on Quality (59.6), and Right on Administration (57.4).
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Irsan Yelipele
creator: Musi Gwijange
rights: Copyright (c) 2026
date: 2025-10-30
publication date: 2025-10-30
starting page: 39
ending page: 48

TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA: TANTANGAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF
type: item
description: The phenomenon of overlapping authority among state institutions remains a critical issue in Indonesia’s governance. The lack of clear boundaries in authority allocations leads to institutional conflict, resource inefficiency, and obstacles in decision-making and public service delivery. This study analyzes the causes, impacts, and solutions regarding overlapping authority between government agencies. The research method applied is literature review and conceptual analysis directed at the cases of the National Land Agency (BPN) and the Yogyakarta Sultanate, as well as overlapping investigative powers between the National Narcotics Agency (BNN) and the National Police (Polri). The findings indicate that regulatory disharmony, institutional ego, and the absence of clear authority limits are the main causes of the overlaps. The impacts encompass institutional disputes, legal uncertainty, and declining public trust. Harmonization of laws and inter-agency coordination are identified as essential solutions to achieve effective and accountable governance.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Nilam Ayu Agustin
creator: Nonik Iswahyuni
creator: Nurani Cahyaningsih
creator: Naura Juan Oliwidyartiza
creator: Irvan Nur Ridho
rights: Copyright (c) 2026
date: 2025-10-30
publication date: 2025-10-30
starting page: 32
ending page: 38

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
type: item
description: his study analyzes local government policies on waste management in Ogan Komering Ulu Regency, which have become increasingly complex due to population growth and development activities. Waste management issues are not merely technical problems but also involve environmental political dynamics, public policy, and the roles of various actors. This research aims to examine how environmental political dynamics influence the formulation, legitimacy, and implementation of waste management policies. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants consist of officials from the Environmental Agency, academics, waste management practitioners, and community members. The findings indicate that the Environmental Agency plays a central role in waste management; however, policy implementation has not been optimal due to limited facilities, low public awareness, and weak coordination among stakeholders. Effective waste management requires strong synergy between local government, the local parliament, the community, and non-governmental actors. Strengthening environmental politics through increased community participation, institutional reinforcement, and consistent local policies is essential for achieving sustainable waste management.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Fani Syahrani
creator: Rakhmat Saleh
creator: Eva Susanti
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2026-02-24
publication date: 2026-02-24
starting page: 14
ending page: 19

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA LAYA KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
type: item
description: Community health services in Laya Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency still require support from the village government to operate optimally. This condition is influenced by low community participation, limited health socialization outside posyandu activities, and limited availability of medicines outside the posyandu schedule. The research problem of this study is how the role of the village government supports community health services in Laya Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency. This study aims to identify the role of the village government in supporting community health services in Laya Village. The study using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. This study employs the theory of government roles proposed by Ryaas Rasyid with three indicators, namely facilitator, dynamizer, and regulator. The results show that the role of the village government as a facilitator is realized through the provision of posyandu facilities and infrastructure and the allocation of health budgets in the Village Revenue and Expenditure Budget. The role as a dynamizer is carried out by encouraging community participation in posyandu activities through cadres by delivering information on activity schedules and providing health education during activities, yet these efforts have not been implemented intensively outside posyandu activities, resulting in uneven participation.The conclusion shows that the village government role exists but remains suboptimal. It recommends stronger health socialization, improved cadre training, and structured supervision and evaluation for community health services improvement in Laya Village.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Revi Damayanti
creator: Aprilia Lestari
creator: Herni Ramayanti
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2026-02-25
publication date: 2026-02-25
starting page: 26
ending page: 31

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK 2024
type: item
description: This research is entitled "The Role of Social Media in Improving the Effectiveness of Public Services (Case Study at the Population and Civil Registration Office of Ogan Komering Ulu Regency)". The background of this research is based on the importance of utilizing information technology, especially social media, as a means to overcome the challenges of slow, uneven, and less informative public services. This study aims to determine the role of social media in improving the effectiveness of public services, especially in terms of transparency, accountability, public participation, and the balance between community rights and obligations. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of OKU Population and Civil Registration Office employees, community service users, and academics. The results show that social media plays a role in accelerating the dissemination of information, facilitating service consultations via WhatsApp, and increasing transparency through content regularly uploaded on Instagram and Facebook. The public feels more helped because they do not need to come in person to simply ask about service flows or document requirements. Social media also provides a space for effective two-way communication between the government and the public. In addition, social media plays a role in educating the public regarding their rights and obligations in population administration. Thus, the use of social media by the Population and Civil Registration Service of Ogan Komering Ulu Regency has significantly contributed to increasing the effectiveness of public services.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Unda Listari Unda
creator: Yahnu Wiguno Sanyoto
creator: Eva Susanti
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2026-02-24
publication date: 2026-02-24
starting page: 20
ending page: 25

Implementasi Kebijakan Perpajakan PPN 12% terhadap Daya Beli Masyarakat di era ekonomi Digital
type: item
description: Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak ekonomi, terutama terhadap daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat daerah, sektor UMKM, serta stabilitas ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, menurunkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperlebar kesenjangan ekonomi antara daerah dan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan mitigasi seperti subsidi barang pokok, insentif untuk UMKM, penguatan infrastruktur distribusi, dan perlindungan sosial untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini. Dengan pendekatan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan responsif, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Widya Satria Ayu Widodo
creator: Yusuf Adam Hilman
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2025-11-13
publication date: 2025-11-13
starting page: 7
ending page: 13
doi: 10.54895/jipu.v4i2.3259

Analisis Collaborative Government dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa
type: item
description: This study aims to examine and at the same time find out how the Collaborative Government Analysis in Improving Community Economic Recovery during the Pandemic Period. The focus of this research is Sumbawa Regency as the object of its study. This research is a structured literature review with data sources obtained through several reading sources such as journals, mass media and online media. In increasing the economic recovery of the community during the Covid - 19 Pandemic, it will certainly require collaboration from the Government (Collaborative Government). Where Collaborative Governance is one solution of a rigid bureaucracy and is not in the recovery of socio-economic conditions in the new normal era. So the Sumbawa Regency government as a policy maker provides an innovation in improving the economic recovery of the community during the Covid-19 pandemic with the Sumbawa Regency Government Policy in Improving Community Economic Recovery through MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), such as the first seven PEN programs, JPS ( Social Safety Net), secondly there is business capital assistance for 20 Ultra Micro entrepreneurs (UMI), third is facilitated by licensing subsidies for KUMKM, fourth facilitates halal certification, fifth is assistance from micro business actors (BPUM) or presidential assistance (Banpres), sixth is empowerment UMKM, then the last one is the economic stimulus program. And also with the use of digital technology, these SMEs can reach a wider market, cutting costs. As well as the emergence of many UMKM digital marketing platforms to support the process and performance of these MSMEs because it is seen from the development and development in the form of this infrastructure, of course, public access to develop their business through a digital system is expected to run well.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Ulfriandi Setiawan
creator: Ghenta Geatovan
creator: Muhammad Kamil
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2026-05-08
publication date: 2026-05-08
starting page: 1
ending page: 6
doi: 10.54895/jipu.v4i2.3260

EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN SUMSEL MANDIRI PANGAN DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LUBUK BATANG BARU KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
type: item
description: The South Sumatra Independent Food Movement Program was a program launched by the provincial government to improve the welfare of people from cities to villages. The research was carried out from March to April 2024. Based on the results of the research, the effectiveness of the South Sumatra Mandiri Pangan Movement Program in Lubuk Batang Baru village could be seen from 4 indicators 1) Accuracy of program targets, indicating that the accuracy of targets for distribution of aid in the South Sumatra Mandiri Pangan Movement Program had been achieved. effective. 2) Program socialization, socialization that had been carried out by the village government has been implemented optimally because there are extension workers in every sub-district in OKU Regency. 3) Program Objectives: The Government of Lubuk Batang Baru Village, Lubuk Batang District, Ogan Komering Ulu Regency, in implementing the South Sumatra Independent Food Movement Program has been quite effective, because the results obtained from this program were in accordance with the initial objectives that have been set, although there were still things that are not yet clear. maximum was reached. 4) Program monitoring, that the assessment of the effectiveness of the South Sumatra Independent Food Movement Program is seen from the program monitoring indicators that it was effective. Because there was maximum effort made by the village government in collaboration with Agricultural Extension Officers in monitoring the South Sumatra Independent Food Movement Program, namely by empowering extension officers in each sub-district and also seed distribution staff who go directly to the field to check the implementation of the program. Program activities and monitoring have been carried out effectively but must be optimized, especially the speed of response from the extension team and the village government regarding the obstacles experienced by aid recipients.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Nabila Aisyah
creator: Aprilia Lestari
creator: Marratu Fahri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2025-04-27
publication date: 2025-04-27
starting page: 36
ending page: 41
doi: 10.54895/jipu.v4i1.2624

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN E-KATALOG LOKAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEIKUTSERTAAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
type: item
description: ABSTRACT Local E-Catalog is an application created by the Government Goods and Services Procurement Policy Institute which functions to display provider products, especially MSME products. However, the small number of MSMEs joining the local e-catalog is a problem that must be addressed by the Ogan Komering Ulu Regency Government. The background to the problem is how to implement local e-catalogs in Ogan Komering Ulu Regency in order to increase the participation of micro, small and medium enterprises. The aim of this research is to increase the participation of micro, small and medium enterprises to join local e-catalogues. This research was conducted on October 6 2023 at the Regional Secretariat Office of Ogan Komering Ulu Regency in the Goods and Services Procurement Unit Section. This research uses qualitative research with a case study approach. The data sources used are primary data and secondary data. This research produces a conclusion that the implementation of the local e-catalog in Ogan Komering Ulu Regency is going quite well and there is an increase in MSME actors joining the local e-catalog, although it is not yet optimal. This is assessed from four indicators of policy implementation according to Edwards, namely communication, resources, disposition or tendencies of implementers, and bureaucratic structure. From the four assessment indicators, it can be said that the implementation of the local e-catalog in order to increase the role of MSME actors in joining the local e-catalog is going quite well, although there is a tendency for implementers, namely that some MSME actors are not interested in joining the local e-catalog. The researcher's suggestion is that gradual outreach and technical outreach to non-providers is a solution to increase the participation of MSMEs in joining local e-catalogs. Keywords: Policy Implementation, Local E-catalog, and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Aldi Setiawan Setiawan
creator: Achmad Zahruddin
creator: Rakhmat Saleh
creator: Santi Indriani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2025-04-27
publication date: 2025-04-27
starting page: 31
ending page: 35
doi: 10.54895/jipu.v4i1.2620

EVALUASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN (Studi Pada Pasar Baru Kabupaten OKU)
type: item
description: Pasar tradisional yang biasanya kumuh, berdebu, dan kumuh masih menjadi permasalahan yang belum tuntas diatasi, termasuk Pasar Baru di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pada Pasar Baru di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn yang mencakup enam kriteria penilaian kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan) dapat digolongkan cukup baik dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keselarasan, daya tanggap, dan ketepatan. Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU telah mengembangkan pasarnya dengan menata struktur kios dan los bagi pedagang, menyediakan sarana dan prasarana pasar, mengawasi kegiatan pasar, dan menanggapi pengaduan pengguna pasar. Namun hal ini belum maksimal dilaksanakan terutama dalam pengawasan kegiatan pasar sehingga masih banyak para pedagang yang tidak menempati lokasi jualan yang telah disediakan dan pedangang kaki lima yang masih ditemui dilokasi pasar sehingga menggangu kegiatan aktivitas pasar serta masih kurangnya penyediaan fasilitas tempat penampungan sampah, penyediaan lokasi parkir, hingga pemberian sanksi terhadap penyalagunaan ketetapan lokasi penempatan pasar.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Rani Agustina
creator: Aprilia Lestari
creator: Eva Susanti
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2025-04-27
publication date: 2025-04-27
starting page: 21
ending page: 30
doi: 10.54895/jipu.v4i1.2977

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa melalui Pendekatan Collaborative Governance
type: item
description: The aim of this study was to determine the management of village-owned enterprises through a collaborative governance approach at the village-owned enterprises of Wasuni Mainawa, the village of Suka Maju, the village of Wolowa, the regency of Buton. Qualitative methods can be used to reveal and understand something behind a phenomenon that is not even minimally known.The results of the study show: 1) The face-to-face dialogue has been carried out more than once, which has the character of formal and non-formal. Each phase of the development of BUMDesa is inseparable from the presence of face-to-face dialogue that can improve communication by facilitating the cultivation of trust, the conduct of negotiations and the achievement of the desired results. 2) The building of trust is formed when a face-to-face dialogue takes place, that is, by building a good image, understanding information, potential, opportunities and seriousness in carrying out the collaboration. 3) Process engagement is carried out during face-to-face dialogue inspiring stakeholder engagement, providing motivation and mutual understanding. 4) Sharing Understanding (Sharing Understanding) collaboratively in developing BUMDes was done well with understanding common goals. 5) The interim results of the BUMDesa development program were found to be able to meet the needs of the community
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Rendi Priono
creator: Rafly Ramadan
creator: Juliardi Dwi Anggoro
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2025-04-26
publication date: 2025-04-26
starting page: 10
ending page: 13
doi: 10.54895/jipu.v4i1.2973

Transformasi Teknologi Dalam Birokrasi: Analisis Dampak Digitalisasi Terhadap Efisiensi Birokrasi
type: item
description: As technology advances over time, this study seeks to examine the influence of digitalisation on the efficiency of bureaucratic processes. It also explores the challenges encountered during the transition to a digital bureaucracy, including disparities in access to technology, resistance to change, and concerns regarding data security. By leveraging information and communication technology, digitalisation has revolutionised the traditionally slow and paper-dependent bureaucracy into a more efficient, transparent, and accessible system. This study adopts a qualitative methodology, analysing pertinent literature, relevant policies, and applicable government institutions to thoroughly assess the impact of digitisation within public sector organisations
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Hikmah Muhaimin
creator: Dian Wijaya
creator: Anindiya Liliani Wijanarko
creator: Ayunda Eka Permata
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2025-04-26
publication date: 2025-04-26
starting page: 7
ending page: 9
doi: 10.54895/jipu.v4i1.2972

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
type: item
description: The problems in this research are (i) how to apply the principles of good governance in improving public services in the Marioriwawo District Office, Soppeng Regency; and (ii) what factors are the obstacles to the application of the principles of good governance in improving public services at the Marioriwawo District Office, Soppeng Regency. The research method used was a survey in accordance with the research objectives. While the data collection technique is done by interviewing, or interviewing, observing, or observing which is arranged based on research variables and then answered by the selected informants in this study. Then the data collected is analyzed in inductive and deductive forms. Besides that, the author also reviews various relevant books.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Andi Baso Mappaoddang
creator: Amir Muhiddin
creator: Ansyari Mone
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2025-04-26
publication date: 2025-04-26
starting page: 14
ending page: 20
doi: 10.54895/jipu.v4i1.2974

E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Malang
type: item
description: The success in government service is seen from the existing reality. The development of the city of Malang to achieve a Smart City is implemented through an Electronic-based system. Included in the procurement of goods / services in the city of Malang using the General Procurement Information System (SiRUP) which will announce the RUP data in Malang City. SiRUP itself is a web-based procurement information system application that is used as a method or tool to announce the RUP. This study aims to determine the implementation of the General Procurement Information System (SiRUP) in Malang. The method used in this research is qualitative through various journal literature and interviews. This study uses primary and secondary data relating to the Development of Information System for General Procurement Plans (SIRUP) to Improve Public Services in Malang City.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Nurhasanah Nurhasanah
creator: Ica Indah
creator: Muhammad Kamil
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2025-04-26
publication date: 2025-04-26
starting page: 1
ending page: 6
doi: 10.54895/jipu.v4i1.2971

ANALISIS KRISIS KEPEMIMPINAN PADA CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (STUDI KASUS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020)
type: item
description: The Symptomps of One Candidates in post-conflict elections regent and deputy regent has become a big rumor since the Constitutional Court Decision which allowed single candidates in post-conflict local elections. Tthe causes one candidate phenomenon in 2020 and the implementation of the post-conflict regional election process in Ogan Komering Ulu Regency. This research results show that the threshold is a factor that limits political participation for small or independent parties, and encourages political strategies to maximize the opportunities of a single candidate. Apart from that, the practice of political dowries also influences the dynamics of candidate selection and power struggles at the local level. These two factors not only influence the candidate selection process but also have the potential to damage the integrity of democracy and inclusive political representation.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Deka Eliyana
creator: Aprilia Lestari
creator: Yahnu Wiguno Sanyoto
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2024-11-21
publication date: 2024-11-21
starting page: 32
ending page: 35
doi: 10.54895/jipu.v3i2.2607

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DINAMIKA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN AKTIVITAS SERIKAT PEKERJA
type: item
description: This research examines the impact of government policies on the dynamics of industrial relations and trade union activities in Indonesia. Using a qualitative approach, this study describes how these policies affect the interactions between employers, workers, and trade unions, as well as the role of trade unions in advocating for their members' rights. The results show that changes in government policies, particularly related to the Job Creation Law, have altered the legal framework of labor relations with various implications for the stability of industrial relations and workers' welfare. The Pancasila Industrial Relations approach serves as the main foundation in achieving harmony and justice in industrial relations in Indonesia, following the values of Pancasila that promote social justice, democracy, and shared prosperity.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Rayhan Sabrina
creator: Heru Ilham Patria
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2024-11-21
publication date: 2024-11-21
starting page: 1
ending page: 4
doi: 10.54895/jipu.v3i2.2541

Efektivitas Implementasi Penguatan Sektor Pariwisata dan UMKM Kabupaten Ponorogo di Masa Pandemi Covid-19
type: item
description: Ponorogo is one of the many areas that have also been seriously affected by the COVID-19 outbreak. The governance of tourism and UMKM will have an impact on the environment that is controlled by the local government, which is why the development of the tourism sector and UMKM’s, especially in the Ponorogo area, is very important in order to improve the welfare of the community and the regional economy. UMKM actors have also experienced a decline in income due to the Covid-19 pandemic. By strengthening the role of local governments as the leading tourism sector and regional UMKM’s are considered to be able to encourage collaboration between sectors to manage local tourism and sustainable UMKM’s. This paper was written with the aim of finding out how far the role of local government is and how the relationship between sectors (actors) in managing local tourism and UMKM’s. In tourism management, the role is not only carried out by one party but all the supporting aspects involved in creating orchestration and ensuring quality of activities, facilities, services, to create experiences and value benefits of tourism so as to provide benefits and benefits to the community and the environment.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Galih Ajeng Ullifah
creator: Nurul Azizah Freya Fidela
creator: Wahyu Ikke Siswika Lestari
creator: Dian Suluh Kusuma Dewi
rights: Copyright (c) 0
date: 2024-11-21
publication date: 2024-11-21
starting page: 36
ending page: 40

SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA MENJELANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
type: item
description: This study examines the political socialization efforts conducted by the General Election Commission (KPU) of Musi Banyuasin Regency towards first-time voters leading up to the simultaneous general elections in 2024 in South Sumatra Province, Indonesia. First-time voters are Indonesian citizens who are using their voting rights for the first time in an election. The KPU of Musi Banyuasin plays a crucial role in providing these voters with understanding of the correct voting process. The study adopts a descriptive qualitative approach, employing data collection techniques such as interviews and documentation. Findings indicate that the KPU of Musi Banyuasin has implemented intensive political socialization efforts to prepare first-time voters for the upcoming elections. These efforts involve adjusting the content delivered to ensure its relevance and comprehensibility to the target audience. Political socialization agents from the KPU require not only effective communication skills but also expertise in delivering information clearly and inspiringly. The interaction between these agents and first-time voters is crucial in shaping positive political attitudes and understanding. Keywords : Political Socialization, General Election Commission, First-time Voters
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Rizky Agustian
creator: Riyan Jaelani
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2024-11-21
publication date: 2024-11-21
starting page: 12
ending page: 16
doi: 10.54895/jipu.v3i2.2605

Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021
type: item
description: ABSTRAK Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program Strategis Nasional untuk percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah seluruh wilayah di Indonesia, memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum, mengurangi kasus sengketa pertanahan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kasus sengketa pertanahan di masyarakat masih saja terjadi, akibat dari mahalnya biaya pengurusan sertifikat, serta lambatnya proses pendaftaran dan pembuatan sertifikat mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak mengurus sertifikat tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dilaksanakan 31 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023. Metodologi yang digunakan adalah Kualitatif, indikator yang dipakai berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn antara lain tujuan dan sasaran program, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik dan sikap pelaksana/penerima program. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum berjalan maksimal dibuktikan dengan persentase realisasi SHT (surat hak atas tanah) sebanyak 71,54% (tujuh puluh satu koma lima puluh empat persen) sebanyak 28,46% (dua puluh delapan koma empat puluh enam persen) belum dapat terealisasi target SHT nya. Dilihat dari 6 (enam) indikator mengukur implementasi program bahwa indikator paling lemah pada bagian komunikasi antar organisasi dan kurangnya (SDM) tenaga ukur lapangan yang dimana pada saat sosialisasi masih banyak terjadi masalah dan hambatan. Saran dalam penelitian ini perlunya penambahan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada bagian petugas ukur lapangan serta perlu membuat jadwal dan materi sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Yanti Riani
creator: Marratu Fahri
creator: Yahnu Wiguno Sanyoto
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2024-11-21
publication date: 2024-11-21
starting page: 17
ending page: 26
doi: 10.54895/jipu.v3i2.2509

EVALUASI PROGRAM REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2019 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
type: item
description: The Uninhabitable House Rehabilitation Program is a government program that aims to help low-income people have habitable houses. The problems with this program are limited quotas, lack of contribution in providing building materials, and lack of clarity when conveying building distribution procedures. This program needs to be evaluated to find out the results of the 2019 Uninhabitable House Rehabilitation Program in Ogan Komering Ulu Regency which has been implemented. This research was carried out on 14-30 October 2023. The theory used was Policy Evaluation Theory according to William Dunn with indicators of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. Qualitative descriptive research method. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Based on the research results of five indicators, namely: 1) Effectiveness, it has been implemented effectively as expected. 2) Sufficiency, this program is sufficient to solve problems and the funds/materials provided are also sufficient. 3) Equity, development implementation has been even and there are no longer any people who have houses that are uninhabitable. 4) Responsiveness, this program has been very responsive as seen so far the response from the community, sub-districts and the Perkim Service has been good. 5) Accuracy, this program is right on target because this program is really given to people who have low incomes and have uninhabitable houses. This research can be concluded that the 2019 Uninhabitable House Rehabilitation Program in Ogan Komering Ulu Regency has been able to achieve its goal of solving the problem of uninhabitable houses.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Tia Putri
creator: Aprilia Lestari
creator: Eva Susanti
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2024-11-21
publication date: 2024-11-21
starting page: 27
ending page: 31
doi: 10.54895/jipu.v3i2.2521

Local Economic Transformation in the Era of Society 5.0: Opportunities and Challenges of the Inhil Jaya Advanced Village Program in Indragiri Hilir Regency
type: item
description: The transformation of local economies is crucial for achieving sustainable development, particularly in the era of Society 5.0, characterized by the integration of advanced technologies into various aspects of society. Indragiri Hilir Regency, through the Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) program, seeks to leverage the Society 5.0 concept to improve village welfare. However, the program faces significant challenges, including limited technological infrastructure and low digital skills among the rural population. Society 5.0, first introduced by the Japanese government in response to the Fourth Industrial Revolution, emphasizes the use of advanced technologies such as IoT, AI, big data, and robotics to create a more inclusive and sustainable society. This research aims to analyze the implementation of Society 5.0 within the DMIJ program and explore the opportunities and challenges encountered. The study employs a literature review method, synthesizing data from various secondary sources to provide comprehensive insights into the potential and obstacles of integrating advanced technology into local economic development initiatives. The findings suggest that digital technology can empower local communities by enhancing economic activities, participation, and human resource quality. Despite the challenges, the successful application of Society 5.0 principles in the DMIJ program can serve as a model for other regions, contributing to national development and improving the quality of life in rural areas.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Sultan Amra
creator: Ghina Nabillah Effendi
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2024-11-21
publication date: 2024-11-21
starting page: 5
ending page: 11
doi: 10.54895/jipu.v3i2.2597

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
type: item
description: Digital Indonesian Identity Card (IKD) is a transition to digital form of e-KTP which makes it easy to access population information. The implementation of IKD is targeted at 50 million of the total number of mandatory KTPs throughout Indonesia's population. For the regencies, especially in OKU Regency, the target is 30% of the total number of mandatory KTPs in 2024. However, this target has not been achieved and the implementation of IKD by the OKU Regency Dukcapil Office is less effective. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques consisting of interviews, documentation and observation. This research was carried out from March 4 - May 27 2024. The research uses strategy theory which has indicators of goal, environment, direction, action and learning. The results of this research show that the Population and Civil Registration Office of OKU Regency has not reached the target of 30% which has been set, and is still at 6.8% in May 2024, this is due to the lack of community support, and the lack of optimal socialization and activation of IKD to agencies which is aimed. The conclusion of this research is that the OKU Regency Population and Civil Registration Office has not achieved the targets that have been set. This cause is due to a lack of community support and there are not many benefits from IKD for public service needs for the community. The advice given is that the community should give full support to IKD. The government, especially regional heads, provides support in the form of issuing regulations for IKD obligations.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Masagus A.Rahman Wempie
creator: Eva Susanti
creator: Santi Indriani
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Pemerintahan
date: 2024-07-25
publication date: 2024-07-25
starting page: 40
ending page: 49

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa
type: item
description: The results of the initial exploration found that the leadership of the Village Head was not optimal in improving the effectiveness of the performance of village officials. The objectives of this study are as follows: to determine the leadership of the Village Head in improving the effectiveness of the performance of village officials. The method used in this research is descriptive analysis.based on the results of the study it is known that: 1) The leadership of the Village Head has not been optimal in improving the effectiveness of the performance of village officials in accordance with the characteristics of good leadership according to Pasolong (2015: 46). This is because in carrying out his leadership to the village has not been able to increase the active role of employees in participating in village deliberations, besides that the village head has difficulty in choosing alternatives to an activity, the level of cooperation between village officials is still lacking. 2) There are obstacles to the Village Head in carrying out his leadership to improve the effectiveness of the performance of village officials. This is because the village head is not supported by the active role of village officials in participating in village meetings, besides that the village head has difficulty in choosing alternatives to an activity, lack of cooperation between village officials, besides the lack of conformity of the performance of village officials with what is expected by the village head.
subject: Articles
  topic: section
creator: Riza Purnama
creator: Tina Cahya Mulyatin
creator: Rakhmat Saleh
rights: Copyright (c) 0
date: 2024-05-20
publication date: 2024-05-20
starting page: 34
ending page: 39

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-HDW (ELECTRONIC HUMAN DEVELOPMENT WORKER) DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
type: item
description: E-Human Development Worker adalah sebuah aplikasi yang sebagai suatu upaya yang dikeluarkan pemerintah guna kemudahan efisiensi dan efektivitas dalam mencatat data stunting yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi pengguanaan e-HDW serta melihat Faktor Pendukung dan Penghambat dalam menjalankannya . Penelitian yang dilaksanakan sejak september 2021 menggunakan teori Kebijakan Model George C. Edward III dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel komunikasi yang dilakukan dalam pelatihan penggunaan aplikasi e-HDW memiliki 2 indikator yaitu bimbingan teknis kepada anggota Kader Pembangunan Manusia dan Sosialisasi kepada masyarakat. Terkait dengan kecenderungan pelaksana dalam kebijakan implementasi tidak ada masalah mengingat e-HDW yang dikelola oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai admin Dashboard yang diangkat melalui kebijakan Kepala Daerah dan aplikasi yang digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia. Terkait Struktur Birokrasi, Admin Dashboard telah diberikan Surat Keputusan dari Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota Kader Pembangunan Manusia telah diberikan Surta Keputusan dari Desa maing-masing dan diberikan juga Prosedur Operasional Standar(SOP) dalam menjalankan penggunaan aplikasi e-HDW. Faktor pendukung tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan Faktor Penghambat tersedianya sinyal jaringan dan masih banyak anggota KPM yang kurang aktif dalam memberikan laporan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
rights: Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmu Pemerintahan Unbara
date: 2022-08-04
publication date: 2022-08-04
starting page: 1
ending page: 12
doi: 10.54895/jipu.v1i1.1565