Konflik Kewenangan Lembaga Negara Antar Lembaga KPK vs TNI Dalam Kasus Korupsi Kabasarnas Tahun 2023

Abstract

Penelitian ini mengkaji persoalan ketimpangan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas pada tahun
2023. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena pelaku merupakan anggota aktif TNI yang menjabat di lingkungan
sipil, sementara regulasi hukum yang mengatur batas yurisdiksi antarlembaga masih belum sinkron. Melalui metode
kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan adanya konflik kewenangan yang disebabkan oleh
disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang
KPK. KPK dianggap berwenang karena posisi pelaku berada dalam jabatan sipil, sedangkan TNI berpegang pada
status keanggotaan militer pelaku sebagai dasar yurisdiksi militer. Ketidaksepahaman ini berdampak pada munculnya
potensi impunitas, ketidakpastian hukum, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh sebab
itu, diperlukan penyesuaian regulasi dan pembentukan sistem koordinasi antarpenegak hukum untuk menghindari
konflik serupa serta memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia.